Sinar Nusantara.com. BENGKALIS - senin (10/7/ 2023) maraknya perambahan Hutan mangrove yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (H...
Sinar Nusantara.com. BENGKALIS - senin (10/7/ 2023) maraknya perambahan Hutan mangrove yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun kawasan hutan lindung sepadan pantai dan sungai secara ilegal untuk dijadikan tambak udang oleh para pengusaha, sangat berdampak terjadinya abrasi pantai, dan membuat pulau Bengkalis yang masuk dalam kategori pulau-pulau Kecil terluar sebagaimana tertuang dalam lampiran
Keputusan Presiden RI No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, terancam tenggelam alias punah dari wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, terancamnya akan tenggelam nya pulau Bengkalis yang masuk kriteria Kawasan Strategi Nasional (KSN) , Malaysia, itu.
pengurus DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Provinsi Riau, Tehe Z Laia. Meminta Presiden Jokowi dodo Untuk turun tangan memerintahkan Pembentukan Tim terpadu guna untuk mengidentifikasi secara keseluruhan titik-titik terjadinya perambahan hingga ribuan hektar mangrove dalam kawasan HPT maupun kawasan lindung sepadan pantai dan sungai di pulau bengkalis untuk dilakukan penegakan hukum, sebelum pulau bengkalis hancur.
Lebih lanjut Tehe menjelaskan, berdasarkan fakta yang kita temukan di lapangan dari tahun 2021 sampai saat ini, diperkirakan mencapai ribuan hektar Hutan Mangrove, di wilayah kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sudah hancur akibat telah dialih fungsikan menjadi Tambak Udang oleh oknum-oknum pengusaha tanpa memikirkan dampak buruk yang mengancam akan terjadinya bencana alam, dari hasil pantauan kami di lapangan terlihat sejumlah alat berat tanpa hambatan bebas melakukan aktifitas menggali tambak udang dikawasan hutan mangrove Bahkan di lokasi kita temukan bekas mangrove yang sudah ditebang telah membusuk, salah satu contoh yaitu, (1) kawasan hutan mangrove yang telah dialih fungsikan menjadi tambak udang di lokasi antara Desa Kuala Alam-Desa Penampi milik Markus warga jalan senayan Bengkalis dan Windru, di sana temukan 1 Unit alat berat (Excavator) yang sedang melakukan aktivitas bahkan mangrove di lokasi tersebut diduga dikubur untuk gambangan Tambak Udang tersebut, bukan itu saja dikawasan hutan mangrove yang telah di alih fungsikan menjadi Tambak Udang. Yang diperkirakan 30 meter dari tepi laut, Terlihat bekas bakaran tumpukan mangrove. (2) kawasan hutan mangrove di RT 02 Desa Penampi Kecamatan Bengkalis, berdasarkan fakta yang kita temukan lapangan pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023,
Diperkirakan kurang lebih 50 Hektar hutan mangrove yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tepi laut, telah dialih fungsikan menjadi Tambak udang, disaat kita melakukan investigasi di lokasi tambak tersebut, terlihat alat berat (Excavator) yang sedang melakukan aktivitas menggali dan menebang hutan mangrove berukuran cukup besar di lokasi tersebut untuk menjadikan Tambak Udang, menurut keterangan Atik alias mahendra, yang mengaku kepercayaan/pengelola di lapangan mengatakan,” pemilik tambak udang ini Vincen tinggalnya di Dumai, kerja sama dengan salah satu oknum pimpinan aparat penegak hukum. Jelas Atik alias Mahendra. (3) usaha tambak udang yang diduga tanpa mengatongi izin yang diduga beroperasi dikawasan hutan mangrove di Desa Sungai batang Kecamatan Bengkalis, yang dikelola oleh oknum Lsm Lokal di Kabupaten Bengkalis, Sucipto Oknum Lsm, Awi alias Sugianto Oknum Lsm. Dkk, pada waktu kita dari DPP LSM-KPK yang didampingi Pemerintah Desa Sungai Batang melakukan pemantauan di lapangan pada hari senin tgl 29 mei 2023, sejumlah pemilik tambak udang melarang melihat Ipal/tempat pengolahan limbah tambak udang tersebut, Salah satu pemilik Tambak udang bernama sucipto mengatakan kami dari LSM juga sambil menunjukan KTA LSM, dan langsung menelpon pengurus di Bengkalis. Sehingga diduga demi kelancaran usahanya para pengusaha tambak udang ini sengaja mempergunakan KTA LSM nya untuk menakut-nakuti siapa saja yang datang memantau usaha tambak udang yang mereka kelola. Bukan saja surat konfirmasi yang mereka terima sampai saat ini tidak ditanggapi. (4) Usaha tambak udang di Gg. Shabandar II Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis, berdasarkan hasil investigasi Lsm KPK di lapangan dikawasan tambak udang yang jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari tepi laut,” terlihat bekas tebangan mangrove, bukan itu saja, Limbah tambak udang tersebut langsung dibuang ke parit yang langsung mengalir kelaut, menurut keterangan pekerja di lapangan mengaku bahwa pemilik tambak udang tersebut Abdul Rahim/ Wak Buyung. Oknum Pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Kerjasama/kongsi dengan pengusaha warga tionghoa bengkalis, Kemudian surat konfirmasi yang kita ajukan sampai saat ini sama sekali tidak ditanggapi ujar tehe.
Tehe menambahkan, berdasarkan hasil investigasi kita di seluruh areal kawasan hutan mangrove/ HPT yang telah dialih fungsikan menjadi tambak udang oleh para pengusaha di Kabupaten Bengkalis maupun Pengusaha dari luar Kabupaten Bengkalis, berbagai upaya sudah kita lakukan untuk mencegah bertambahnya perusakan hutan mangrove di seluruh pulau pesisir yang termasuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan cara Melayangkan surat klarifikasi kepada para pengusaha tambak udang, menyampaikan informasi/laporan kepada Pihak KPH Bengkalis Pulau, mengajukan laporan/ permohonan Hearing Kepada Ketua DPRD Bengkalis, tembusan kepada Bupati Bengkalis, namun sangat
Disayangkan, Pihak Wakil Rakyat Bengkalis, termasuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai sekarang tidak menanggapi, seakan mereka tidak berfungsi/tidak berdaya melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan mangrove/Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Bengkalis. Bahkan baru-baru ini Tim sat Gakum dari Kementerian LHK sudah pernah kita dampingi di lapangan untuk menunjukan sejumlah kawasan hutan mangrove yang telah dialih fungsikan menjadi tambak udang para pengusaha, lokasi yang dikunjungi Tim Kementrian LHK, 1. Lokasi Tambak Udang di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan, 2. Desa Kembung Luar, Desa Pematang Duku, Desa Selat Baru, Desa Bantan Tengah, Pada saat kita mendampingi disejumlah lokasi tambak udang ditemukan alat berat dan sempat kita dokumentasikan, apabila pihak tim Gakum tidak mengusut tuntas hasil temuan kita bersama di lapangan, kita pastikan mereka akan kita laporkan ke penegak hukum dan ke presiden. Pasalnya kegiatan usaha tambak udang di Kawasan pesisir bengkalis, dinilai sangat bertentangan dengan UU No: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terluar. Selanjutnya UU No 1 tahun 2014 tentang Perobahan UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terluar, karena pulau bengkalis dan pulau rupat masuk dua dari seratus sebelas pulau-pulau kecil terluar sebagaimana yang telah ditetap kan
Berdasar kan Keputusan Presiden No 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, atau termasuk dalam Kawasan Strategi Nasional yaitu batas antara Negara, dan sangat bertentangan dengan program presiden RI tentang melestarikan hutan mangrove
Untuk itu, Kita berharap kepada bapak Presiden jokowi agar membentuk tim penindakan dan segera turun ke lapangan untuk menyelamatkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebelum terlambat’ begitu juga kepada Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar laporan resmi yang kita sampaikan, harus di usut tuntas sesuai hukum yang berlaku, karena ini menyangkut kedaulatan negara. Demikian juga harapan kita kepada oknum-oknum instansi yang terkait dan oknum LSM yang diduga melindungi dan yang menanam saham di usaha tambak udang, agar mempelajari baik-baik peraturan perundang-undangan yang telah kita uraikan diatas, jangan sampai lembaga saudara tercoreng dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengusaha tambak udang untuk menakut-nakuti, media dan Lsm yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan tambak udang tersebut, Tegas Tehe.
Demikian Juga yang di ungkapkan oleh tokoh masyarakat Bengkalis, Muhammad Iyas, kepada awak media di bengkalis jumat 30 Juni 2023, mengatakan sangat prihatin melihat kondisi hutan mangrove di pulau bengkalis yang saat ini berubah menjadi tambak udang. Ada apa dengan pemerintah kabupaten bengkalis? Sampai membiarkan pengusaha tambak udang bebas merusak hutan mangrove di pulau bengkalis.
"Kita minta APH dari pusat agar perusakan hutan mangrove di kecamatan bengkalis dan kecamatan bantan segera di usut tuntas, bila perlu semua usaha tambak udang di wilayah kedua kecamatan ini di tutup dan direhabilitasi/dilestarikan kembali, sesuai Program Bapak Presiden Jokowi. tentang pelestarian kawasan hutan mangrove Harap nya mengakhiri.(Tim/rekdeksi)
COMMENTS