JAKARTA,SINARNUSANTARA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk memperior...
JAKARTA,SINARNUSANTARA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk memperioritaskan program BBM satu harga di daerah yang masuk kategori Terluar, Tertinggal dan Terpencil (3T).
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKB Riau ini saat rapat dengan Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa diruang Komisi VII komplek DPR RI, Jakarta, Rabu, (27/1/2021).
Ditambahkan Wahid, BPH jangan hanya terfokus di Indonesia timur saja sehingga melupakan Indonesia barat, karena di Indonesia barat juga masih banyak ditemukan daerah 3T, termasuk Pulau Sumatera.
"Daerah dengan kategori 3 T tidak hanya di Indonesia timur, tetapi di Sumatera juga banyak pak," tegas Wahid.
Wahid mencontohkan Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti yang sudah mengajukan program BBM satu harga ini. Wahid sendiri merasakan bagaimana pengalamannya kehabisan minyak di laut selama dua jam.
Setelah 2 jam baru kami mendapatkan bantuan," ujarnya.
Selain soal BBM satu harga, dalam rapat tersebut wahid juga menyarankan agar komisi VII memberikan penguatan kepada BPH Migas, khususnya dari sisi penggunaan anggaran"Saya juga menyarankan pimpinan, agar BPH Migas diberikan penguatan kelembagaan termasuk penggunaan anggaranya, melalui revisi UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas," tutupnya.
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menargetkan sebanyak 330 lokasi penyalur BBM satu harga yang dimulai sejak 2020 hingga 202
Kepala BPH Migas, Fansurullah Asa memaparkan bahwa 330 lokasi penyalur BBM itu dengan sebaran 41 penyalur atau 12 persen di Sumatra, 54 penyalur atau 16 persen di Kalimantan
"Sebanyak 29 penyalur atau 9 persen di Sulawesi, 72 penyalur atau 22 persen di NTB dan NTT, dan 134 penyalur atau 41 persen di Maluku dan Papua," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (27/1/2021) dilansir dari Media.***
COMMENTS