Rohil,Sinarnusantara.com – Anggota DPRD Provinsi Riau Hj Karmilasari,S.Kom,MM menemui konstituennya di Rokan Hilir, Jumat (20/08/2021). Ang...
Rohil,Sinarnusantara.com – Anggota DPRD Provinsi Riau Hj Karmilasari,S.Kom,MM menemui konstituennya di Rokan Hilir, Jumat (20/08/2021). Anggota DPRD Riau dapil Rohil ini melaksanakan kunjungan reses di Jalan Karya Pelabuhan Nelayan, Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Barat.
Kepada jurnalis Riaupublik.com ketika ditemui selesai melaksanakan reses tersebut.
Hj Karmila Sari,S.Kom,MM mengatakan lebih focus kepada anggaran provinsi Riau yang adalah sesuai dengan wewenang provinsi Riau.
“Itu karena kita lebih gampang mengontrolnya daripada wewenang kabupaten. Karena kita tahu APBD kita ini semakin lama semakin turun, termasuk kabupaten Rokan Hilir,”jelasnya.
Dijelaskannya APBD provinsi turun dari 10,6 T saat ini menjadi 8,6 T. Dijelaskannya tertera dalam undang undang ada pembagian wewenang kabupaten dan provinsi. Dikatakannya tadi ada disampaikan masyarakat tentang jalan produksi pertanian dan jalan nelayan. Oleh sebab itu diharapkannya akan focus ke hal tersebut.
“Tapi kami tentang jalan lingkungan desa dialihkan ke kabupaten,”katanya.
Kemudian itu tentang bea siswa bagi anak yang berprestasi atau anak yang kurang mampu bisa mendapatkan mengajukan beasiswa dimana universitas yang bekerjasama dengan pihak provinsi Riau. Begitu juga tentang rumah layak huni yang dipastikan rumah yang memiliki surat tanah.
“Supaya kita bisa bantu bagi masyarakat yang tidak mampu,”tuturnya.
Dijelaskannya untuk bantuan dalam waktu dekat ini adalah relative. Karena APBD melalui tahapan tahapan. Sekarang ada namanya system informasi pemerintahan daerah (SIPD) dimana semuanya sudah di plot pada tahun sebelumnya kemudian ditahun depan diperbaiki.
“Artinya tidak bisa plek, plek langsung. Ini bukan swasta. Artinya tahun 2022 dari bulan Januari, Pembruali sudah closed untuk usulan di tahun 2022. Artinya untuk tahun perubahan 2021 ini ada slot kecil prioritas mana yang kita masukkan,”ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya mengatakan, yang belum ada kelompok tani disinkronkan dengan berjalannya waktu sehingga secara perlahan lahan akan diarahkan bantuan kearah bantuan para petani.
“sebagai contoh mengenai jalan diarahkan kepada pemeliharaan artinya bagaimana fungsional. Tentang jalan produksi tersebut saya akan koordinasi terlebih dahulu dengan PPL. Mestinya dinas tinjau apa kesalahan yang bisa kita perbaiki untuk itu,”katanya.
Dia menjelaskan dalam kunjungan reses ini agar masyarakat selalu aktif memberitahukan perkembangan kampungnya seperti apa.
“Kita harus kerjasama antara dewan Kabupaten, dewan provinsi, dinas terkait di kabupaten dan provinsi. Ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri karena selain dana juga peraturan yang mengikat. Artinya jikalau ada kerjasama itu lebih mempermudah untuk cepat terealisasi,”menakhiri. ( AsReLu)
COMMENTS